Training-grc.com – Pernahkah Anda mendengar tentang perhitungan PPh 21? Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik pegawai maupun non-pegawai. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke negara. Setiap tahun, aturan tentang PPh 21 sering mengalami perubahan, termasuk tarif dan cara perhitungannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami perhitungan PPh 21 terbaru agar Anda dapat mengelola kewajiban pajak dengan benar.
PPh 21 terbaru memiliki peraturan yang lebih disederhanakan dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Artikel ini akan membahas bagaimana cara menghitung PPh 21 berdasarkan peraturan terbaru, serta memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui.
Yuk Simak Penjelasanya!
Apa Itu PPh 21?
PPh 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh individu, baik itu sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau penerima penghasilan lain. Pajak ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima, setelah dikurangi dengan potongan tertentu, seperti biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Perhitungan PPh 21 melibatkan tarif yang berbeda sesuai dengan lapisan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.
Perubahan Terbaru dalam Perhitungan PPh 21
Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia memperkenalkan sejumlah perubahan terkait perhitungan PPh 21. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap PTKP, yang berpengaruh pada penghitungan pajak yang harus dibayar. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. PTKP terbaru mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi, yang berarti lebih banyak orang dapat menikmati penghasilan yang tidak kena pajak.
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan tarif progresif untuk PPh 21, di mana tarif pajak semakin tinggi seiring dengan bertambahnya penghasilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dengan adanya tarif progresif ini, perhitungan PPh 21 menjadi lebih adil dan proporsional.
Cara Menghitung PPh 21
Perhitungan PPh 21 terbaru melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Berikut merupakan beberapa cara umum yang dapat Anda terapkan untuk menghitung PPh 21 berdasarkan penghasilan Anda, diantaranya adalah:
1. Tentukan Penghasilan Bruto
Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima sebelum dipotong potongan apapun. Penghasilan ini bisa berasal dari gaji pokok, tunjangan, bonus, honorarium, atau penghasilan lain yang diterima.
2. Hitung Penghasilan Kena Pajak
Setelah mengetahui penghasilan bruto, langkah selanjutnya adalah mengurangi penghasilan tersebut dengan potongan-potongan yang diizinkan, seperti:
- Biaya Jabatan – Biaya yang dikeluarkan oleh pegawai untuk menjalankan pekerjaannya. Biaya ini biasanya dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal tertentu.
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) – PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP bergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga.
3. Terapkan Tarif PPh 21
Setelah mengetahui penghasilan kena pajak, Anda dapat mengaplikasikan tarif PPh 21 progresif. Berikut adalah tarif progresif yang berlaku:
- Penghasilan hingga Rp 60 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 5%
- Penghasilan di atas Rp 60 juta hingga Rp 250 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 15%
- Penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 25%
- Penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun dikenakan pajak sebesar 30%
4. Hitung PPh 21 yang Harus Dibayar
Setelah mengetahui tarif pajak yang berlaku, kalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang sesuai dengan lapisan penghasilan. Hasil perhitungan ini adalah jumlah PPh 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak.
Contoh Perhitungan: Seorang pegawai dengan status menikah dan memiliki 2 anak memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 300 juta per tahun. Potongan biaya jabatan yang diperbolehkan adalah 5% dari penghasilan bruto, yaitu Rp 15 juta. PTKP untuk status menikah dengan 2 anak adalah Rp 72 juta.
- Penghasilan bruto: Rp 300 juta
- Potongan biaya jabatan: Rp 15 juta
- Penghasilan setelah potongan biaya jabatan: Rp 285 juta
- Penghasilan kena pajak: Rp 285 juta – Rp 72 juta (PTKP) = Rp 213 juta
Tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan kena pajak Rp 213 juta adalah 15% (karena di atas Rp 60 juta tetapi di bawah Rp 250 juta).
- PPh 21 yang harus dibayar: 15% x Rp 213 juta = Rp 31,95 juta
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perhitungan PPh 21
Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perhitungan PPh 21 Anda, diantaranya adalah:
- Status Perkawinan – Status perkawinan mempengaruhi besarnya PTKP yang dapat diterapkan. Seorang individu yang sudah menikah dengan tanggungan anak akan memiliki PTKP yang lebih besar dibandingkan yang masih lajang.
- Tanggungan Anak – Setiap anak yang menjadi tanggungan wajib pajak dapat menambah jumlah PTKP yang diterima.
- Jenis Penghasilan – Beberapa jenis penghasilan mungkin dikenakan tarif pajak yang berbeda, seperti penghasilan dari pekerjaan bebas atau penghasilan pasif.
Perbedaan PPh 21 untuk Karyawan dan Pekerja Lepas
PPh 21 untuk karyawan dan pekerja lepas memiliki perbedaan signifikan dalam hal perhitungan dan pelaporan. Bagi karyawan, perusahaan melakukan pemotongan otomatis dari gaji bulanan dan bertanggung jawab untuk melaporkan serta menyetorkan pajak tersebut. Proses ini lebih mudah bagi karyawan karena tidak perlu menghitung pajak mereka sendiri. Sebaliknya, pekerja lepas harus menghitung, melaporkan, dan menyetorkan PPh 21 secara mandiri, yang dapat menjadi lebih kompleks karena mereka tidak memiliki pemotongan otomatis dan harus mengelola pengeluaran yang dapat dikurangkan.
Meskipun keduanya memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pekerja lepas cenderung menghadapi tantangan lebih besar, terutama dalam menghitung penghasilan tidak tetap dan memahami potongan biaya yang sah. Oleh karena itu, pekerja lepas perlu lebih cermat dalam menghitung dan melaporkan PPh 21 mereka untuk menghindari kesalahan pajak dan kewajiban tambahan.
Potongan Lain yang Dapat Mempengaruhi PPh 21
Selain biaya jabatan dan PTKP, ada juga potongan-potongan lain yang bisa mengurangi jumlah PPh 21 yang harus dibayar. Beberapa potongan yang sering diterapkan antara lain:
- Iuran Pensiun dan JHT (Jaminan Hari Tua) – Iuran pensiun dan JHT yang dibayar oleh karyawan atau perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum menghitung PPh 21.
- Bantuan Kesehatan atau Kesejahteraan – Beberapa jenis tunjangan atau bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat dipotong dari penghasilan bruto, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar.
Kesalahan Umum dalam Perhitungan PPh 21
Sering kali, wajib pajak melakukan kesalahan dalam menghitung PPh 21 mereka. Beberapa kesalahan yang paling umum terjadi adalah:
- Tidak memperhitungkan biaya jabatan dengan benar.
- Mengabaikan potongan-potongan lain yang sah, seperti iuran pensiun.
- Salah dalam menghitung PTKP sesuai dengan status dan tanggungan keluarga.
Untuk itu, penting untuk selalu memeriksa dan menghitung perhitungan PPh 21 dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berujung pada kewajiban pajak yang lebih besar atau masalah hukum.
Pahami Perhitungan PPh 21 dengan Lebih Mendalam!
Ingin memastikan bahwa perhitungan PPh 21 Anda sudah tepat? Training-grc.com menawarkan berbagai pelatihan mengenai pajak dan perpajakan, termasuk cara perhitungan PPh 21 untuk karyawan maupun pekerja lepas. Daftar sekarang pada Training-grc.com dan tingkatkan pemahaman Anda dalam perhitungan pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan terbaru!
Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang perhitungan pajak, pelaporan, dan kewajiban perpajakan lainnya. Kunjungi Training-grc.com untuk informasi lebih lanjut dan mulai perjalanan pembelajaran Anda hari ini!
