Tanah merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik yang sangat tinggi. Di Indonesia, kompleksitas persoalan pertanahan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, ekspansi kawasan industri, serta meningkatnya aktivitas investasi dan properti. Kondisi ini seringkali memicu berbagai konflik dan sengketa tanah, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan badan usaha, maupun dengan pemerintah. Sengketa pertanahan tidak jarang bersumber dari tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan status hukum, lemahnya administrasi pertanahan, perbedaan penafsiran regulasi, hingga rendahnya pemahaman para pihak terhadap hukum pertanahan yang berlaku.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum pertanahan yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksananya, dalam praktik masih banyak pihak yang belum memahami secara utuh prinsip-prinsip hukum pertanahan nasional, jenis-jenis hak atas tanah, kewenangan lembaga pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Akibatnya, banyak konflik pertanahan berlarut-larut, menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa tanah tidak selalu harus berujung pada proses litigasi di pengadilan. Terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan fasilitasi melalui lembaga terkait yang seringkali lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada win-win solution. Namun, pemilihan mekanisme yang tepat sangat bergantung pada pemahaman hukum, analisis kasus, serta kemampuan praktis para pemangku kepentingan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum pertanahan nasional sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara komprehensif dan aplikatif.