Seiring berkembangnya dunia bisnis, banyak entitas tidak hanya menggunakan properti untuk operasional, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang bertujuan memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai (capital gain). Namun, tanpa standar yang jelas, perlakuan akuntansi atas properti investasi dapat berbeda-beda, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan serta mengurangi transparansi informasi bagi pengguna laporan keuangan. PSAK 240 disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dalam membedakan properti investasi dengan aset tetap atau persediaan, serta mengatur perlakuan akuntansinya secara tepat. Standar ini mengacu pada IAS 40 Investment Property yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board, sehingga mendukung harmonisasi pelaporan keuangan Indonesia dengan standar internasional.

PSAK 240 mengatur perlakuan akuntansi atas properti yang dimiliki untuk tujuan investasi, yaitu untuk memperoleh pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional utama atau untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Standar ini menjelaskan kriteria pengakuan properti investasi, metode pengukuran yang dapat digunakan (model biaya atau model nilai wajar), serta perlakuan atas perubahan nilai properti. PSAK 240 juga mengatur perpindahan klasifikasi antara properti investasi, aset tetap, dan persediaan apabila terjadi perubahan tujuan penggunaan. Selain itu, standar ini menekankan pentingnya pengungkapan yang memadai agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dampak properti investasi terhadap posisi keuangan dan kinerja entitas. Dengan penerapan PSAK 240, laporan keuangan diharapkan menjadi lebih transparan, relevan, dan dapat dibandingkan antar entitas.