Pelatihan Inisiasi Produk Digital pada Pemda dan Biller dirancang untuk memberikan pemahaman strategis dan praktis mengenai bagaimana merancang, memulai, dan mengimplementasikan produk serta layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah dan entitas biller. Dalam konteks percepatan transformasi digital dan elektronifikasi transaksi daerah, Pemda dan pengelola tagihan daerah dituntut untuk mampu menghadirkan layanan yang efisien, terintegrasi, aman, dan mudah diakses masyarakat. Pelatihan ini membahas proses inisiasi mulai dari identifikasi kebutuhan layanan, penyusunan model bisnis dan value proposition, analisis regulasi, perencanaan sistem, hingga strategi kolaborasi dengan perbankan dan penyedia sistem pembayaran digital.

Materi pelatihan ini merupakan turunan dari disiplin Manajemen Strategis, Transformasi Digital, Administrasi Publik, Sistem Informasi, Manajemen Proyek, serta Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI. Pendekatan yang digunakan menggabungkan perspektif kebijakan publik, teknologi, dan model bisnis agar peserta memahami inisiasi produk digital secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga tata kelola dan keberlanjutan layanan.

Pelatihan ini relevan bagi pejabat dan staf Pemerintah Daerah seperti BPKAD, Bapenda, Diskominfo, serta pengelola BUMD dan biller yang bertanggung jawab atas layanan penagihan dan sistem pembayaran. Selain itu, pelatihan ini juga sesuai bagi tim IT, pengembang produk digital, project manager, serta pihak yang terlibat dalam program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Transformasi digital di sektor publik tidak dapat dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Kegagalan dalam tahap inisiasi sering menyebabkan proyek digital tidak berjalan optimal, tidak terintegrasi, atau tidak dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami kerangka kerja yang sistematis dalam mengembangkan produk digital yang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk integrasi sistem pembayaran sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pemanfaatan instrumen seperti QRIS. Dengan kompetensi tersebut, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas kanal pembayaran digital, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.